Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.526 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 67 Tahun 2014

Percepatan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Bantul No.67 Tahun...Pencatatan Sipil.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 64 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Bandung

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP 64 TAHUN 2014.pdf

LAMPIRAN OK banget.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 62 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Mekanisme Pengaduan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup 162 Tahun 2014 ttg...n pada BPMPT Kab.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 61 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Mekanisme Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Garut

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup 61 Tahun 2014 ttg ...t di Kab_ Garut.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP 61 TAHUN 2014.pdf

LAMPIRAN PERBUP 61 TAHUN 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 61 Tahun 2014

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 61...GARAAN PERIZINAN.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 61 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar)

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Bantul No. 61 Tahu...iwisata (TDUPar).pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 60 Tahun 2014

Tata Cara Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 60 TH 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 59 Tahun 2014

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 59 TAHUN 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 57 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

57-PERBUP-HO-PEDOMAN-PENY...ZIN-GANGGUAN-min.pdf

PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN SINJAI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2014/NO.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Izin Gagguan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Izin Gagguan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Izin Gagguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 72); 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
1. KETENTUAN UMUM 2. PENGGOLONGAN GANGGUAN 3. TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN 4. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
37

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT