Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.331 peraturan dalam 0,014 detik

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 1954

Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 20 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XVI Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 56 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 56 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan-Bagian- IBW- VII-Pelabuhan-Makassar- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 56, LN. 1957 No. 131, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) Bagian IBW VII (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 57 Tahun 1954

Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 57 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 57 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 57 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian- IBW VIII- Pelabuhan-Teluk- Bayur- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 57, LN. 1957 No. 132, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran undang-undang ini
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 58 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian- IBW IX- Pelabuhan- Belawan- Dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 58, LN. 1957 No. 133, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW). Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan padalampiran-lampiran undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1954

Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 58 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018

APBN Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Permenkes Nomor 59 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perbup BU 2018-59.pdf

Abstrak

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
UU Darurat No.4 Tahun 1956 UU No.17 Tahun 2003 UU No.1 Tahun 2004 UU No.33 Tahun 2004 UU No.23 Tahun 2014 UU No.16 Tahun 2017 PP No.58 Tahun 2005 PP No.2 Tahun 2012 PP No.58 Tahun 2016 UU No.16 Tahun 2018 Permendagri No.13 Tahun 2006 Permendagri No.32 Tahun 2011 Permendagri No.80 Tahun 2015 Permendagri No.19 Tahun 2016 Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 18) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
8 Halaman

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.B.W III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 59 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 59 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW X (Pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 59 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.