Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.481 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Permenparekraf Nomor 11 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

Permendes PDTT No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Ketentuan dalam BAB III tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Pasal 8 sampai dengan Pasal 19

Download :
Nomor 11 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara Nomor 11

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Agen Intelijen

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
Peraturan BIN No. 11 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download :
Perka BKN Nomor 11 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2010

Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direktur, Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perbup 11 Th 2010 ttg Dewan Pengawas, Direktur PDAM.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018

Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer

Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship

Download :
Permenkes Nomor 11 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2014

Keinsinyuran

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

keinsinyuran

2014

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2014/No. 61, TLN No. 5520, LL SETNEG: 28 HLM

Undang-undang (UU) tentang Keinsinyuran

ABSTRAK:

bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan pelindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; bahwa untuk ketahanan nasional dalam tatanan global, penyelenggaraan keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan riset, percepatan penambahan jumlah insinyur yang sejajar dengan negara teknologi maju, peningkatan minat pada pendidikan teknik, dan peningkatan mutu insinyur profesional; bahwa saat ini belum ada pengaturan yang terintegrasi mengenai penyelenggaraan keinsinyuran yang dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum untuk insinyur, pengguna keinsinyuran, dan pemanfaat keinsinyuran;
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, dan pembinaan Keinsinyuran. Undang-Undang ini mengatur bahwa Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran. Sementara itu, untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur. Dalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa setiap Insinyur yang melakukan Praktik Keinsinyuran harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur yang dikeluarkan oleh PII dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. Selain itu, diatur bahwa Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin teknik Keinsinyuran dan cakupan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insinyur Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 11 Tahun 2016

Tata Cara Promosi Mutasijabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perbup No.11 2016.pdf

Abstrak

tata-cara-promosi-dan-mutasijabatan-pimpinan-tinggi-pratama

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Promosi Mutasijabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan promosi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pandeglang
UU RI No 23 Tahun 2000; UU RI No 5 Tahun 2014; UU RI No 23 Tahun 2014; PP RI No 100 Tahun 2000; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No13 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Persyaratan Dan Tahapan Promosi Dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 4. Pelaporan; 5. Pembiayaan; 6. ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
10 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1988

Pangkat Permulaan dalam Jabatan Struktural pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Timor Timur

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
KEPPRES NO 11 TH 1988.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2020

Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Temanggung Nomro 119 Tahun 2017

Download :
PERBUP_NO_11_TAHUN_2020_TEMANGGUNG.pdf

Abstrak

peta jabatan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PermenPAN RB No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Instansi Daerah Wajib menyusun Peta Jabatan; bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan maka Perbup Temanggung No 119 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan di lingkungan Pemkab Temanggung dipandang sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Peta Jabatan di lingkungan Pemkab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; PermenPANRB No 1 Tahun 2020; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 61 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 39 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengangkatan dalam jabatan pelaksana, peta jabatan, formasi jabatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 119 Tahun 2017 dicabut.
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Intelijen Negara ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 1988.