Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1.A.1, BD Kab. Indramayu Tahun 2015 No 1.A.1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan h idup yang baik dan sehat karena itu terhadap merokok yang dapat membahayakan kesehatan Individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung perlu dilakukan upaya pengendalian dampak merokok terhadap kesehatan; bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas udara yang baik dan sehat serta melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, Pemerintah Kabupaten Indramayu berkewajiban mengendalikan aktifitas merokok dengan cara menetapkan Kawasan Tanpa Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan No 7 Tahun 2011; Perda Kab Indramayu No 18 Tahun 2007; Perda Kab Indramayu No 6 Tahun 2008; Perda Kab Indramayu No 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, tujuan dan prinsip, hak dan kewajiban, ruang lingkup kawasan tanpa rokok, peran masyarakat, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2015.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 1.A.3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Kota Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Persalinan Daerah Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan P r ogram Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang efisien dan akuntabel, diperlukan adanya mekanisme dan penggunaan dana Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di luar Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten lndramayu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 29 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria masyarakat miskin yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan, pengguna dana, mekanisme penggunaan dana, sumber anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2015.
Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2014 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 1.A.4 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggunaan Dana Operasional Puskesmas dan Dana Jaminan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan diperlukan anggaran Operasional Puskesmas serta dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas memperoleh dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; bahwa penggunaan Dana Operasional Puskesmas dan Dana Jaminan Kesehatan yang bersumber dari BPJS Kesehatan perlu diatur agar pemanfaatannya efesien dan efektif guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Operasional Puskesmas dan Dana Jaminan Kesehatan;
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber anggaran dan penggunaan dana operasional puskesmas, standar biaya operasional puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2015.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No. 282 Tahun 2015
STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - PADA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DINAS - AKADEMI - KEPERAWATAN - DENGAN - STATUS - POLA - PENGELOLAAN - KEUANGAN - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - PENUH
2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 282, BD.2015/NO.14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan dengan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 19 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Garut No. 23 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; Perbup Garut No. 199 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Garut No. 690 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal AKPER; Pelaksanaan; Pengembangan Kapasitas; Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Perda Kab. Garut No. 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Garut No. 23 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; Perbup Garut No. 199 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Garut No. 690 Tahun 2014
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 281 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 131 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 130 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan pelaksanaan pasal 2 ayat (3), Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Muna Barat, maka dalam rangka efisiensi dan
efektifitas serta daya guna dan hasil guna penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatankhususnya bidang kesehatan dipandang periu ditetapkan aturan pelaksanaannya; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu diatur dalam peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemeintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Mentei dalam Negei Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Mentei dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negei Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Muna Barat nomor 13 Tahun 2015
Mengatur Tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 116 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
