Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.620 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2011

Penugasan kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitase di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) oleh Rafat Ali Rizvi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perpres_no_38_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2011

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2011

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 38 Tahun 2011

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2011

Penjabaran Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2008

Download :
perbup_38_2011.pdf

Abstrak

struktur organisasi

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2011 No.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural, dan tata kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2008 dicabut
31 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 38 Tahun 2011

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

APBD

Download :
Perda_Mukomuko_no_38_2011.pdf

Abstrak

perubahan-apbd-2011

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2011 Nomor 188

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Sehingga, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum: UU 9/1997; UU 12/1985; UU 28/1999; UU 20/2000; UU 3/2003; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 10/2004; UU 15/2004; UU 25/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 28/2009; UU 12/2011; PP 20/2001; PP 24/2004; PP 23/2005; PP 55/2005; PP 56/2005; PP 57/2005; PP 58/2005; PP 65/2005; PP 8/2006; PP 71/2010; Permendagri 13/2006; Permendagri 25/2009; Perda Mukomuko 1/2009; dan Perda Mukomuko 1/2011.
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 442.775.543.503,- berkurang sejumlah Rp. (27.621.414.073,81,-) sehingga menjadi Rp. 415.154.129.429,19. Uraian lebih lanjut Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2011.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 38 Tahun 2011

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000

Download :
2011perda3375038.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38, LD.2011/No. 40

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

bahwa retribusi pelayanan pasar adalah salah satu jenis retribusi daerah dan merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; bahwa disamping dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi pelayanan pasar ditujukan untuk mewujudkan kualitas pelayanan pasar pemerintah daerah yang lebih baik, sehingga dapat menjadi wadah berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dan besar di Kota Pekalongan;; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan pasar, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 dicabut.
17 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 38 Tahun 2011

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 38 Tahun 2011

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
ilovepdf_merged(36)(1).pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011.