Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Download file:

PermenPU6-2013.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PUPR No. 07/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download file:

PermenPU10-2011.pdf

PermenPU10-2011 - Lamp..pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

P.3-2019 PELAKSANAAN DEKON.pdf

pemerintahan

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 3, BN.2019 (34)/47 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

ABSTRAK:

Bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dapat diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi
UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2015; Permen LHK No. P.18/MenLHK-II/2015; dan Permen LHK No. P.39/MenLHK-II/2015
Tata cara pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Tahun 2019 yang dilimpahkan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
47 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

P.2-2019 PELIMPAHAN DEKON.pdf

pelimpahan-kewenangan

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 2, BN Tahun 2019 Nomor 46

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang perlu dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahn 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2015; Permen LHK No. P.18/MenLHK-II/2015; dan Permen LHK No. P.39/MenLHK-II/2015
Maksud penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tujuan penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
16 hlm

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Permenkes No. 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Download file:

permenkes-no-11-tahun-2024.pdf

Pencabutan - Penerapan Manajemen Risiko - Terintegrasi - Kementerian Kesehatan

2024

Peraturan Menteri Kesehatan NO. 11, BN 2024 (498); 3 hlm

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu dicabut
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 18 Tahun 2021; Perpres Nomor 39 Tahun 2023; Permenkes Nomor 84 Tahun 2019; Permenkes Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

CATATAN:

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
3 hlm

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Permenkes No. 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Download file:

Permenkes Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan E-Office di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Permenkes Nomor 12 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkes No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Mencabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan

Download file:

Permenkes Nomor 14 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, dan Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Permenkes Nomor 88 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesehatan Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Permenkes Nomor 17 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.