Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.525 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan LAN No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Mencabut

Perka LAN No. 36 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Download file:

Peraturan LAN Nomor 23 Tahun 2017.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Naskah di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Perka Bakamla No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Keamanan Laut

Download file:

Perkabakamla 06 2018.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Keamanan Laut

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Bakamla No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Naskah di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Download file:

Perkabakamla 02 2016.pdf

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 24 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Kelola Senjata Api di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Perkabakamla 24 2020.pdf

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 23 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Kelola Amunisi di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download file:

Perkabakamla 23 2020.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2023semenpanrb017.pdf

Sistem Kerja - Pegawai - Aparatur Sipil Negara - ASN - Daerah Khusus Ibukota - Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi - ASEAN

2023

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 17, LL : 4 hlm.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 - 7 September 2023 di Jakarta dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.
Dasar hukum SE ini adalah PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 47 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 21 Tahun 2023.
Surat Edaran ini berisi himbauan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dimaksud mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 agar dapat memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

CATATAN:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran file: 4 hlm.

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Perseskab_Nomor_5_Tahun_2021.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Perka BNPB No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Download file:

Peraturan BNPB No. 7 Tahun 2020.pdf

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2024.pdf

Rekrutmen - Seleksi - Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia - pencabutan

2024

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 8, BN 2024 (352): 2 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan efektifitas terhadap penetapan standardisasi dan stratifikasi dalam melakukan rekrutmen dan seleksi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002.
Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Aplikasi Naskah Dinas Elektonik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Aplikasi Naskah Dinas Elektonik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2024.pdf

Aplikasi Naskah Dinas Elektonik - Kepolisian Negara Republik Indonesia - pencabutan

2024

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 7, BN 2024 (332): 2 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Aplikasi Naskah Dinas Elektonik Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRAK:

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002.
Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Aplikasi Naskah Dinas Elektonik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2021.