PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.298 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan