Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.345 peraturan dalam 0,009 detik

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 1957

Penetapan Bagian XV (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 49 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2012

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
pm_no._50_tahun_2012-.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1954

Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 15 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian X Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 50 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) Dari Anggaran Republik indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 50 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian -IBW I- Jawatan- Pegadaian- Dari -Anggaran- Republik- indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 50, LN. 1957 No. 125, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) Dari Anggaran Republik indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal I dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW). Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan padalampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download :
PP Nomor 50 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 50 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian I.B.W. XI- Pelabuhan- Tanjung-Priuk- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun -Dinas-1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 50, LN. 1958 No. 100, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I. B.W.) Bagian I.B.W. (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 50 Tahun 1992

Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993

APBN

Download :
Keppres No 50 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 50 Tahun 2018

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

APBN Kesehatan

Download :
Perbup no. 50 tahun 2018.pdf

Abstrak

dana-jaminan-persalinan-petunjuk teknis

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2018/NO.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (9) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Peraturan .Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 tahun 2017; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 107 Tahun 2017; Permenkes No. 64 Tahun 2015; Permenkes No. 61 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana jaminan persalinan sumber dana alokasi khusus nonfisik bidang Kesehatan TA 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan, jaminan persalinan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
6 hlm, Lampiran : 9 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1988

Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989

APBN

Download :
KEPPRES NO 50 TH 1988.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 51 Tahun 2014

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2014/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dasar Hukum Peraturan Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No.2 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 1979; PP No.38 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara termasuk didalamnya mengatur tentang Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana, Penyaluran Dana, Penggunaan, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1991.