STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - KANTOR PELAYANAN TERPADU - KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT - PERUBAHAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIJINAN KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 6 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian perizinan kepada masyarakat;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang SOP Perijinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2008; Perka BKPM No. 11 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 13 Tahun 2008; PERDA No. 14 Tahun 2008; PERDA No. 15 Tahun 2008; PERDA No. 6 Tahun 2009; PERDA No. 12 Tahun2011; PERBUP No. 12 Tahun 2011.
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Tanjung Jabung Barat No. 8 Tahun 2010 tentang SOP Perijinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, meliputi: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup, Penyelenggara Perizinan danJenis Perizinan; Mekanisme Pelayanan Perjanjian; Penanganan Pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2012.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku maka Perbup Tanjung Jabung Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelayanan dan SOP Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2012; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perbup Kayong Utara No. 7 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi RKPD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur TA 2012
ABSTRAK:
Peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012.
Dasar Hukum: UU No.12 Tahun 1992; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.18 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PERGUB No.5 Tahun 2012; Perda No.2 Tahun 2009; Perda No.1 Tahun 2012.
Pupuk bersubsidi di peruntukan bagi petani, perkebunan, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidayaan ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar; pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2012. Realokasi antara kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya ke Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2012
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
perbup - Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2012/No.6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diberikan
penghasilan tetap setiap bulan yang besaran
m1n1mumnnya sama dengan UMK dan tunjangan
lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum pengaturan penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Banyumas; bahwa dengan adanya perubahan Upah Minimum
Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diatur
dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
561.4/73/2011 tentang Upah Minimum pada 35
(Tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2012 maka Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa
dan perangkat Desa di Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 16 Tahun 2012
peraturan bupati - dana bagi hasil cukai hasil tembakau
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan
Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Bagian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2012, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Bagian Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 92 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Rancangan Kegiatan dan Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau; Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan peserta didik rentan putus sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adalah melalui pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah; b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah perlu adanya pedoman dalam pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan; Sasaran; Besaran Dan Alokasi; Pengelolaan Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2012.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2012
PERBUP Kab. Bantul No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Perbup Bantul No. 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna
pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi,
perlu dilakukan perubahan zona penempatan menara
telekomunikasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009,
Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor
3/P/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2007 l sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun
2011; . Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Zona Penempatan Menara Telekomunikasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Zona Penempatan Menara Telekomunikasi;
Jumlah Halaman : 3 HLM; Lampiran: 4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
