Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia An D The Government Of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012-2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan
reformasi, yaitu adanya transparansi dan
akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah
Kota Semarang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Semarang
Tahun 2012-2014;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas
perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang
tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Kota Semarang Tahun 2012 -2014;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana aksi daerah pemberantasan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2012.
57 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; bahwa Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Dasar Hukum : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 17. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2).
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 5. PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 7. PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI 8. WILAYAH PEMUNGUTAN 9. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 10. SANKSI ADMINISTRATIF 11. TATA CARA PENAGIHAN 12. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 13. KETENTUAN PENYIDIKAN 14. KETENTUAN PIDANA 15. KETENTUAN PERALIHAN 16. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2012/No.32 Seri E Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pwworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Aneka Usaha, maka untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
tersebut perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tent.ang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pwworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1963 Nomor 10. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerab Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun
2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2002 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun
2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011
Nomor 17);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Bidang usaha dan kegiatan usaha PDAU mcliputi:
a. perhotclan;
b.jasa;
c. produksi; dan
d. perdagangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2012.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kentuan yang terdapat
pada:
a. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 37. A Tahun 2002 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Usaha Jasa
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo;
b. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 37. B Tahun 2002 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Usaha
Perdagangan Umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Purworejo;
c. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 37. C Tahun 2002 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Usaha
Produksi Perusahaan Daerab Aneka Usaha Kabupaten Purworejo; dan
d. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Ketentuan
Pokok Kepegawaian dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Purworejo; sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan
tetap berlaku
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil salah satu
syarat pegawai negeri sipil dapat dinaikkan pangkatnya
sesuai surat tanda tamat belajar atau ijazah yang
diperolehnya apabila lulus ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah; bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan
ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, perlu
pedoman penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Rembang; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan buruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggara ujian, peserta ujian, materi ujian, mekanisme pelaksanaan, penetapan kelulusan, sumber pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
