Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 263.849 peraturan dalam 0,041 detik

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 2007.pdf

UU Nomor 9 Tahun 2007_penjelasan.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 2007.pdf

UU Nomor 8 Tahun 2007_penjelasan.pdf

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 2007.pdf

UU Nomor 6 Tahun 2007_penjelasan.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 6 tahun 2007.pdf

UU Nomor 6 Tahun 2007_penjelasan.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 2007.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 2007.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 2007.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 2007.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 2007.pdf

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Mencabut

UU No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 2006.pdf

Administrasi Kependudukan - PERKAWINAN

2006

Undang-undang (UU) NO. 23, LN.2006/NO.124, TLN NO.4674, LL SETNEG : 52 HLM

Undang-undang (UU) tentang Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

NKRI pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan.
Dasar hukum UU ini yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965); UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, beberapa ketentuan dan terdapat UU yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu: a). Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b). Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136); c). Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136); d). Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura,Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564); e). Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288); dan f). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor putusan 18/PUU-XI/2013.
Penjelasan : 33 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.