Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 156 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Protokoler

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 11 Tahun 2002

Download file:

PECC89~1.PDF

dprd - KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

2004

Peraturan Daerah (Perda) NO. 34, LD.2004/No. 28

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nornor 8 Tahun 1987; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 62 Tahun 1990; PP No 25 Tahun 2000; PP No 105 Tahun 2000; PP No 20 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2004; Perda Kab Banyumas No 11 Tahun 2002;
Perauran Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota, belanja pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan keuangan DPRD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004.
Pasal 61 sarnpai dengan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 11 Tahun 2002 tidak berlaku.
25 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Protokoler

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Majalengka No. 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diubah dengan

PERDA Kab. Majalengka No. 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
PERDA Kab. Majalengka No. 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

Download file:

Peraturan daerah Nomor 34...EU-DPRD04-REVISI.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Protokoler

Download file:

Perda Kab. Semarang 2004 No 26_ocr.pdf

Protokoler Dan Keuangan

2004

Peraturan Daerah (Perda) NO. 26, LD.2004/NO.26

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-unaang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 T ahun 1 976 ; Peraturan Pemerintah Nomor 62 T ahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belanja Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan, Pengelolaan Keuangan DPRD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2004.
17 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Protokoler

Status Peraturan

Diubah dengan

Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
Perda Kota Bandung No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

Download file:

20.Tahun 2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Protokoler

Status Peraturan

Diubah dengan

Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya

Download file:

2004_19 KEDUDUKAN PROTOKO...KOTA TASIKMALAYA.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Download file:

PERDA NONOR 13 TAHUN 2004.pdf

kedudukan - protokoler - dan - keuangan - pimpinan - dan - anggota - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - kabupaten - tasikmalaya

2004

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2004 No 22 seri D

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung maka perlu dituangkan dalam Perda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 tahun 1987; UU No. 17 Tahun 2003; Uu No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP no. 24 tahun 2004; Permendagri No. 29 Tahun 2002; Perda kab. Tasikmalaya No. 12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2003.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keududkan Protokoler Pimpinan Dan Anggora DPRD, Belanja Pimpinan Dan ANggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Keuangan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2004.
10 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2005

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2003

Download file:

11 2004.pdf

dprd - KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu menyusun dan mengatur kembali Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD, belanja pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan keuangan DPRD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2004.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2003 dicabut.
25 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Protokoler

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kota Surakarta, Nomor 3 Tahun 2001

Download file:

4746PERDA_NO_9_TAHUN_2004.pdf

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN - dprd

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2004/NO.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah, dituntut untuk memiliki daya tanggap dan tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat; bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut huruf a perlu didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana serta tata laksana yang memadai; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD, belanja pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan keuangan DPRD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2004.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta, Nomor 3 Tahun 2001 dicabut.
19 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Keprotokolan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

2004PERDA09.pdf

protokoler

2004

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 63

Peraturan Daerah (Perda) tentang Keprotokolan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ABSTRAK:

bahwa dengan memperhatikan peranan dan kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan Pusat Pemerintahan, maka keprotokolan menjadi penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan atau upacara atau acara resmi yang diselenggarakan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan dalam rangka mewujudkan citra bangsa dan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan acara resmi atau upacara sesuai norma-norma keprotokolan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemitraan eksekutif dan legislatif daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Khsusu Ibukota Jakarta, perlu menata kembali pengaturan tentang Keprotokolan dengan menetapkan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 8 Th. 1987; UU No. 22 Th. 1999; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 34 Th. 1999; UU No. 22 Th. 2003; PP No. 40 Th. 1958; PP No. 41 Th. 1958; PP No. 42 Th. 1958; PP No. 43 Th. 1958; PP No. 44 Th. 1958; PP No. 30 Th. 1959; PP No. 62 Th. 1990; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 100 Th. 2000; PP No. 108 Th. 2000; PP No. 109 Th. 2000; PP No. 110 Th. 2000; Keppres No. 24 Th. 1953; Keppres No. 316 Th. 1959; Keppres No. 18 Th. 1972; Keppres No. 1 Th. 1985; Keppres No. 10 Th. 1986; Perda No. 5 Th. 2000; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 7 Th. 2001
PERDA ini mengatur mengenai tata penghormatan; tata upacara; tata pakaian; tata bendera/panji-panji dan lambang, tata jamuan; tata wicara; tata informasi; tata etika; perjalanan dinas; kesenian dan budaya; perlengkapan dan kelengkapan; pembiayaan; penyelenggaraan keprotokolan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; serta sanksi administratif penyelenggaraan keprotokoleran

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2004.
PERRDA ini menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ketentuan teknis lainnya
45 hal.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Protokoler

Download file:

PERDA Kab. Bandung No.8 Tahun 2004.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2004.