Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 47 tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954
Download file:
PP No. 46 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954
Download file:
PP No. 45 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954
Download file:
PP No. 44 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No.43 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 42 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 41 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 40 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 39 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 38 Tahun 1951.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan