PENGGUNAAN - PAKAIAN - SERAGAM - SEKOLAH - BAGI - PESERTA - DIDIK - JENJANG - PENDIDIKAN - DASAR
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BD Kota CIrebon Tahun 2022 No 73
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan pakaian seragam sekolah yang sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2022, perlu pengaturan Pakaian Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar melalui Peraturan Wali Kota yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 50 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebom No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebom No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 1 Tahun 2020; Perwal Cirebon No. 16 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Cirebon No. 84 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian Seragam Sekolah, Penggunaan Pakain Seragam Sekolah, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 73 Tahun 2017
petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2017/No.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin
ABSTRAK:
bahwa beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin adalah tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pemertahan pendidikan; bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin kelangsungan pendidikan masyarakat yang kurang mampu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan atas peraturan bupati karanganyar nomor 62 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Subang Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan
Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
2 Subang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
Terdiri dari 47 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri 2 Subang, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
mengatur mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Subang Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu program strategis dari Karsa Bogor Cerdas dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta memberikan stimulan kepada pemuda berprestasi dalam mengikuti pendidikan tinggi serta melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 48 UU No. 40 Tahun 2009 Dan berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka optimalisasi pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 7 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Asas, Pengelolaan Pemberian Bantuan Beasiswa, Perguruan Tinggi Mitra, Kriteria Persyaratan Dan Mekanisme Pemberian Beasiswa, Hak Dan Kewajiban Penerimaan Beasiswa, Penghentian Pemberian Beasiswa, Monitoring Dan Evaluasi, Petunjuk Teknis, Pembiayaan Beasiswa, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
17 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
