Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.353 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues Di Aceh

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download file:

Permendagri No. 23 Tahun 2018.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 23 Tahun 1998

Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Inpres Nomor 23 Tahun 1998.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Agam Dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2020

Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri 23 Tahun 2020.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2007

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda 23 Tahun 2007.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 – 2021

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Pergub No. 23 Tahun 2018.pdf

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 – 2021

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah ditetapkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050 – 1045 –2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021; b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Daerah sebagai dokumen rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016-2021; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016
Melaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah ditetapkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050 – 1045 –2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
3

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2018

KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Pegub No. 23 Tahun 2018.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 23 Tahun 2010

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

SALINAN PERWAL NOMOR 23 T... 2010 TENTANG AP.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 23 Tahun 2011

Pedoman Penyaluran Bantuan Semen

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Semen

Download file:

Perbup Kulon Progo No.23 ...an Bantuan Semen.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2021

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Abstrak

Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP_NO_23_TAHUN_2021_T...PATEN_TEMANGGUNG.pdf

tugas dan fungsi dinas kesehatan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2021/ No. 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2010.