PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 638 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
Penerapan Akuntabilitas Koperasi

Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/Kep/M.KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Struktur Organisasi Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 /PER/M.KUKM/IX/2014 Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkop UKM No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 /PER/M.KUKM/VI/2016 Tahun 2016
Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Koperasi, UMKM

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2013 Tahun 2013
Pedoman Revitalisasi Koperasi

Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Dicabut dengan :
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor 06/Per/M-KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor 03/Per/MKUKM/ I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/KotaKoperasi beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 Tahun 2013
Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenkop UKM No. 11 /PER/M.KUKM/ XII /2013 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
Revitalisasi Koperasi

Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenkop UKM No. 01/PER/M.KUKM/I/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan