Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.819 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M
Abstrak
Download file:
Permenag Nomor 8 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Abstrak
Download file:
Permenag Nomor 7 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Prosedur Dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji
Abstrak
Download file:
Permenag Nomor 6 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penetapan Peringatan Hari-Hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan
Abstrak
Download file:
Permenag Nomor 5 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak
Download file:
Permenag Nomor 4 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Utara Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Abstrak
Download file:
Permenag Nomor 3 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Download file:
Permenag Nomor 2 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama
Abstrak
Download file:
Permenag Nomor 1 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Laboratorium Klinik
Abstrak
Kesehatan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Mencabut
  1. Kepmenkes Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta
Download file:
Permenkes Nomor 411 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Diubah dengan
  1. Permenkes No. 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
Download file:
Permenkes Nomor 1144 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan