Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memberikan kepastian hukum
perlu mempermudah persyaratan pemberian izin
mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi
reklame; bahwa penyelenggaraan reklame perlu dilaksanakan
dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, estetika,
ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan
potensi daerah;
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Ketentuan Perizinan; Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Jumlah halaman: 25 hlm. Lampiran: 16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 49 Tahun 2020
a. bahwa guna akses data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dibagipakaikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu disusun Peraturan Bupati tentang Kajen Satu Data di Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajen Satu Data;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan strategis, prinsip kajen satu data, penyelenggaraan kajen satu data, forum kajen satu data, koodinasi dan kerja sama, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Media Massa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, PPID, kelembagaan PPID, kelengkapan PPID, pelayanan informasi, informasi yang dikecualikan, pengujian konsekuensi, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, keberatan dan sengketa informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
bahwa ketersediaan dokumen, informasi dan referensi
hukum yang memadai merupakan salah satu indikator
pembentukan produk hukum yang ideal serta sebagai upaya
pemenuhan hak warga negara atas informasi hukum yang
lengkap, akurat dan mudah;
b. bahwa dalam menyediakan dokumen, informasi dan
referensi hukum yang optimal diperlukan adanya
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
yang tertata dan terselenggara dengan baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016
Terdiri dari 30 Pasal 8 Bab yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Kelembagaan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
mengatur mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD TAHUN 2020 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan
Daerah; bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Madiun;
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
KETENTUAN UMUM; PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN; PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH; PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS; PENDANAAN; KETENTUAN UMUM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
37 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD TAHUN 2020 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo; bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik dan Tata Kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
KETENTUAN UMUM; TUJUAN; AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK; HAK DAN KEWAJIBAN; INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN; INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; PPID; KELEMBAGAAN PPID; KELENGKAPAN PLID PPID KABUPATEN DAN PLID PPID PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH, DESA, BUMD DAN BADAN PUBLIK LAINNYA; KELENGKAPAN PLID; MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI; PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID; KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI; PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik dan Tata Kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasidi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TIDAK ADA
30 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 45 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN - PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Permendagri No 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pnegawasan Penyelenggaraan Pema Tahun 2021 perlu diatur Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda di Lingkungan Pemerintah Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda d i Lingkungan Pemkab Tegal Tahun 2021;
UU No 13 tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2006; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 23 Tahun 2007; Permendagri No 23 Tahun 2020; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri dan guna kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi, pengelolan aset, sumber pendapatan dan pembuatan LPPL RKS dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
