Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 04 Tahun 2008
3. UU Nomor 17 Tahun 2003
4. UU Nomor 01 Tahun 2004
5. UU Nomor 15 Tahun 2004
6. UU Nomor 33 Tahun 2004
7. UU Nomor 28 Tahun 2009
8. UU Nomor 23 Tahun 2014
9. UU Nomor 58 Tahun 2005
10. UU Nomor 69 Tahun 2010
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini meliputi :
1. Asas dan Tujuan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Penjabaran Pemberian Insentif
3. Penerima Insentif
4. Besaran Insentif
5. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; Uu No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Sasaran; BAB III Program Kegiatan Dana BOK; BAB IV Penggunaan Dana BOK; BAB V Pelaporan; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau
Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Sampuraga Cemerlang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (2) dan
Pasal 5 ayat (2) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lamandau tentang pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945); Undang-Undang Nomor
28 Tahun
1999; Undang-Undang Nomor
5 Tahun
2002; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang_ Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB ll
TATA CARA PENYERTAAN MODAL; BABW
TATACARA PEMBAGIAN DEVIDEN; BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN; BAB V
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 10 Tahun 2018
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER
ABSTRAK:
Pembangunan pendidikan nasional di Daerah merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas Daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan di Daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang bermutu dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP 17 Tahun 2010; Perpres No. 60 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2017; PERMENDIKNAS No. 49 Tahun 2007; PERMENDIKBUD No. 137 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No. 146 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No. 23 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang tujuan dan fungsi pendidikan karakter; nilai dan proses pendidikan karakter; strategi pelaksaan pendidikan karakter; pembangunan kurikulum tingkat satuan pendidikan; membangun budaya sekolah; prioritas pengembangan nilai karakter di daerah; serta hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, warga, masyarakat, satuan pendidikan, dan pemda. Perda ini juga mengatur mengenai penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, kerja sama dan kemitraan pendidikan, peran serta masyarakat, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
41 hlm (Penjelasan 5 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa terdapat perubahan susunan organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik berupa pengurangan jumlah anggota, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 perlu diubah untuk disesuaikan kembali
UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.16 Tahun 2018, Peraturan Kepala LKPP No.2 Tahun 2010, Perda No.10 Tahun 2016, Perbup No.41 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PASAL 8, PASAL 13, PASAL 16, PASAL 17 PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG
4 HALAMAN DAN 1 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018
PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR UNTUK ATAS NAMANYA MENANDATANGANI PENETAPAN PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR UNTUK ATAS NAMANYA MENANDATANGANI PENETAPAN PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan memberikan kemudahan dalam hal penetapan pemberian kenaikan gaji berkala dan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah, perlu untuk mendelegasikan wewenang kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator untuk atas namanya menandatangani penetapan pemberian kenaikan gaji berkala dan cuti, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 1975, PP No. 7 Tahun 1977, PP No. 11 Tahun 2017, PerBKN No. 24 Tahun 2017, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum; pejabat yang diberikan pendelegasian kewenangan; pemberian kenaikan gaji berkaladan cuti bagi PNS tenaga fungsional kependidikan dan kesehatan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati ini
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat-Pejabat Eselon II dan Eselon III Untuk Atas Namanya
Menandatangani Penetepan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan ini terdiri dari 9 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2018
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. NO. 2018/10, LL KABUPATEN BURU : 7 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelan
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan Daerah Nusa Gelan telah aktif beroperasi pada salah satu bidang usaha yaitu pengelolaan aset dusun kayu putih milik Pemerintah Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (16) UUD THN 1945; UU NO. 46 THN 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 6 THN 2000; UU NO. 17 THN 2003; UU NO. 33 THN 2004; UU NO. 40 THN 2007; UU NO. 12 THN 2011; UU NO. 23 THN 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 9 THN 2015; PP NO. 58 THN 2005; PERMENDAGRI NO. 13 THN 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI NO. 21 THN 2011; PERDAKABBURU NO. 03 THN 2004; PERDAKABBURU NO. 04 THN 2004; PERDAKABBURU NO. 10 THN 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Penambahan Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Burur dan Perusahaan Daerah Nusa Gelang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Lampung Barat No. 42 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Mengubah Pasal 1 angka 14 dan 15; Pasal 5 ayat (4); Pasal 8 ayat (2); Pasal 10 ayat (1) huruf e; Pasal 15, Pasal 16 ayat (2); Pasal 22 ayat (3); Pasal 23 ayat (6) huruf d dan angka 8.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
- Dalam penyelenggaraan proses pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu diwujukan dengan mengedapankan etika pengadaan yang profesional penuh integritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi;
- Pengaturan tentang kode Etik Pengadaan Barang Jasa merupakan Pedoman dalam pelaksanaan ULP dan demi kepastian hukum perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- UU No. 29 Tahun 1959;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 11 Tahun 2008;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 30 Tahun 2014;
- PP No. 38 Tahun 2007;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda No. 14 Tahun 2016;
-Setiap pejabat struktural, kelompok kerja dan staf pendukung Bagian Layanan Pengadaan wajib taat kepada Kode Etik;
- Pengaduan terhadap pelanggaran atau dugaan, pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pengelola PBJ Daerah disampaikan secara tertulis dan disertai alasan pelanggaran kepada: a. Sekretaris Daerah; b. Pimpinan Perangkat Daerah Terkait, dan c. Inspektur Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
10 halaman batang tubuh (14 Pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
