Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 88 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran BAB III Huruf c.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 88 Tahun 2018 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda No. 16 Tahun 2017.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
4 Halaman dan 363 Halaman Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 533
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2001.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 16, BN.2021/No.801, https://jdih.kemdikbud.go.id/: 13 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019,
pada pengaturan Pengadaan Barang/Jasa belum diatur
ketentuan mengenai pemberian kesempatan dalam hal
penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sehingga perlu
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
28. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 110); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 55);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pati tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 58) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 70);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 123); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 112);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 111);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Nomor 97);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 50. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
52. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2017 Nomor 64);
53. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2016 Nomor 76);
54. Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 20);
55. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 49); 56. Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 79);
57. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 80);
58. Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor
83);
59. Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Pati No 111 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
Mengubah Lampiran IV Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 111) menjadi
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
27 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan
peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dan
satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,
Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan
Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka;
b. bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan perubahan
kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru
khususnya penerimaan peserta didik baru pada Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah
Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Gubernur Jawa
Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
dilakukan peninjauan kembali;
c. bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus
memenuhi asas keadilan, karena setiap warga negara
berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu serta
tanpa diskriminatif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, , huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman
Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
107 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34
Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51
Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017
Terdiri dari 42 Pasal, lampiran dan 12 bab yaitu KETENTUAN UMUM, ASAS, MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU , PELAKSANAAN PPDB , PENGADUAN , INFORMASI , PELAPORAN , PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN , PEMBIAYAAN , SANKSI , KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD TAHUN 2020 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka kelancaran dan memberikan pedoman bagi pengelola dalam pelaksanaan Program Bantuan Khusus Siswa Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program Bantuan Khusus Siswa Miskin Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 92);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PERSYARATAN; SASARAN, SATUAN BIAYA DAN PENYALURAN DANA; SUMBER DANA; ORGANISASI PELAKSANAAN BKSM; TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB; MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI; MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN DANA DAN PELAPORAN BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN (BKSM); PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
12 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
