PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1961

Menemukan 877 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 246 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 247 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Angkutan Air Trijaya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 248 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Angkutan Air Dan Dok Semarang

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 249 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Air Eka Jaya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 250 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 251 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 252 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Dharma Serta Piagam

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 254 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Wonosobo Tentang Mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan