Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 18/G
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
b. Bahwa agar pembangunan di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, maka perlu menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah periode Tahun 2024-2026;
c. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Probolinggo tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019.
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada dokumen rencana pembangunan daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.81 Tahun 2022; PerBup Nunukan No.11 Tahun 2022.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/ atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 1 · Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
13. Permendagri Nomor 86 'Tahun 2017;
14. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018;
15. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020;
17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
19. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan .Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan· Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sunibawa Nomor 1 Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2022.
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2021 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ·
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
77 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Rencana Kerja Perangkat Daerah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
6 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 17 Tahun 2023
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SAMPANG TAHUN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023-2026
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan berperspektif gender yang dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah , Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan
mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan
dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan
Daerah, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sampang
Tahun 2022-2026; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud Pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sampang
Tahun 2022-2026.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2020 Nomor 3); 2. Peraturan Bupati Sampang No. 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Kabupaten Sampang
(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020
Nomor 26); 3. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2022 Nomor 129).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023
rencana - pembangunan - daerah - kabupaten - bandung - barat - tahun - 2024 - 2026
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2023 No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Mendagri No. 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Perbup Bandung Barat tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 tahun 2020; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 1 Tahun 2009; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2009; Instruksi Mendagri No. 52 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2023.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2023
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD2023/17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2006, PP No 40 Tahun 2006, PP No 6 Tahun 2008, PP No 8 Tahun 2008, PP No 26 Tahun 2008, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 18 Tahun 2020, PERDA Kab Bone Bolango No 5 Tahun 2014, PERDA Kab Bone Bolango No 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, rencana kerja pemerintah daerah, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka konsistensi prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
b. Rencana Keria Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kelja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Keria Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keria Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tchun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Menengah, serta dan Tata Rencana Cara Pembangunan Perubahan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tentang Rencana perlu Kerja menetapkan Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 2 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2023; PP No 56 Tahun 2005; PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 2021; Perpres No 59 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 18 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Permendagri No 59 Tahun 2021; Perda Provinsi Jambi No 10 Tahun 2013; Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2016; Perda Provinsi Jambi No 11 Tahun 2021; Perda Merangin No 3 Tahun 2008; Perda Merangin No 4 Tahun 2014; Perda Merangin No 10 Tahun 2016; Perbup Merangin No 4 Tahun 2023.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024. Diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika Penyusunan RKPD, Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
