2014

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 28, LN.2014/NO.79, LL SETKAB : 5 HLM.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People'S Republic Of China (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

1981

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 28, LN. 1981 No. 28, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan "Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Thailand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevantion Of Fiscal Avassion With Respect To Taxes On Incame And On Capital", Yang Telah Ditandatangani Di Bangkok, Thailand, Pada Tanggal 25 Maret 1981 Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand

1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 28, LN. 1999 No. 40, LL SETNEG : 3 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Framework Agreement On The ASEAN Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN)

1977

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 28, LN. 1977/No. 34, LLSETKAB : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan "Agreement On Asean Preferential Trading Agreements" yang Telah ditandatangani oleh Para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Asean di Manila

2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 28, LN. 2001 No. 17, LL SETNEG : 3 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik

2009

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 28, LN.2009/NO.97, LL SETKAB : 3 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Economic And Technical Cooperation)

2019

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 29, LN.2019/NO.96, LL SETNEG : 4 HLM.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of the Bahamas For The Exchange of Information Relating to Tax Matters)

1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 29, LN. 1980 No. 26, LL SETNEG : 3 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan "Cooperation Agreement Between Indonesia, Malaysia, Philiphines, Singapore, And Thailand – Member Countries Of The Association Of South-East Asian Nations And The European Economic Community" Sebgai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah-Pemerintah Negara Anggota Asean Yang Terdiri Dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Dan Thailand Dan Delegasi Masyarakat Ekonomi Eropa, Yang Telah Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 7 Maret 1980, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

1970

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 29, LN. 1970 No. 25, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan "Persetujuan Mengenai Kebudayaan Dan Kerjasama Tehnik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Perancis"

1981

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 29, LN. 1981 No. 29, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan "Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik", Yang Telah Ditandatangani Di Riyadh, Arab Saudi, Pada Tanggal 19 Mei 1981 Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi