Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara
yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta
memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan
peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nilai-Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku, Sanksi Moral dan Tindakan Administratif, Rehabilitasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2021 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 645
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Halmahera Tengah Maju, Sejahtera berlandaskan Falsafah Fagogoru, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan bertanggungjawab,
netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas tata pemerintahan yang baik (good governance); b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990; 2. Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020.
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
27 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 48 Tahun 2023
PERBUP Kab. Wakatobi No. 27 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang /Jasa
ABSTRAK:
a. bahwa pengadaan barang/jasa mempunyai peran
penting dalam rangka menunjang peningkatan
pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas
Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dan
kelancaraan pengadaan barang/jasa, diperlukan
pedoman mengenai etika yang harus ditaati oleh
Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa dan jaminan
pelayanan hukum bagi Penyelenggara Pengadaan
Barang/ Jasa;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk
Kode Etik Pelaksanaan Tugas Penyelenggara
Pengadaan Barang/Jasa;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan Pemerintah
Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada
Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dalam
menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan
Barang/ Jasa;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode
Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan
Pengadaan Barang/ Jasa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 49 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2022 Nomor 49);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG / JASA
BAB III
NILAI DASAR, PRINSIP, DAN ETIKA BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB V
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK
BAB VII
PELAYANAN HUKUM
BAB VIII
PENDANAAN BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 41 Tahun 2023
KODE - ETIK - PEGAWAI - UNIT - KERJA - PENGADAAN - BARANG/ - JASA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD 2023/41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 238 Tahun 2021 tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; bahwa sehubungan adanya penyesuaian beberapa materi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum , tata nilai pengadaan, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, penegakan kode etik, sanksi kode etik, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
Peraturan Bupati Garut Nomor 238 Tahun 2021, di cabut
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 280
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, mempertegas kedudukan dan peran pemberi pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan publik, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum, dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2013, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 5 Th. 2014 UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Perda Kab. Natuna No. 12 Th. 2019; Perda Kab. Natuna No. 16 Th. 2021; Perda Kab. Natuna No. 17 Th. 2021; Perbup Natuna No. 50 Th. 2018; Perbup Natuna No. 146 Th. 2022
PERBUP ini mengatur mengenai landasan Kode Etik Pelayanan Publik; Kode Etik Pelayanan Publik; budaya pelayanan; penghargaan; dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2013
8 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun dan menerapkan kode etik di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kabupaten yang ditetapkan Oleh Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa Pmerintah Nomor 12 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 107 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kepuluan Meranti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 28
Tahun 2022;
Peraturan ini terdiri atas 8 (delapan) bab 16 (enam belas) Pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Prosedur Penegakan Kode Etik ; Sekretariat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan ASN yang professional, bermartabat dan memberikan pedoman terhadap sikap,
tingkah laku dan bertindak dalam pelaksanaan tegas dan pergaulan di masyarakat sesuai kode etik dan kode perilaku perlu bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) bab 22 (dua puluh dua) Pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Nilai Dasar ASN, Kode Etik Dan Standar Perilaku Kerja; Penerapan Dan Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku ASN; Majelis; Sanksi Moral Dan Tindakan Administratif; Pemantauan Pelaksanaan Nilai Dasar (Core Values) Dan Pedoman Perilaku ASN; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Lamp X
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 32 Tahun 2023
Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lampung Tengah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah secara transparan dan akuntabel, diperlukan penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang bersih, berwibawa, profesional, bertanggung jawab dan memiliki integritas tinggi serta menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur kembali mengenai Kode Etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Lampung Tengah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 16Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).
Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
Halaman : 13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu diatur pedoman dan kode etik bagi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagai norma dalam berperilaku;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum;
2. Kode Etik;
3. Majelis Pertimbangan Kode Etik;
4. Penegakan Kode Etik;
5. Sanksi;
6. Pendanaan; dan
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik bagi Sumber Daya Manusia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan proses pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
secara transparan dan akuntabel, diperlukan Sumber
Daya Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, berwibawa
profesional dan bertanggung jawab serta memiliki
integritas tinggi serta menjunjung prinsip-prinsip
pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik; bahwa dalam rangka menyelaraskan dan memadukan
kebutuhan masyarakat diperlukan pedoman sikap,
tingkah laku, dan perbuatan bagi Sumber Daya Manusia
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di berbagai
aspek kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa
dan bernegara; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum dalam penerapan kode etik bagi sumber daya
manusia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Blora serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengatur
kode etik dimaksud dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Bagi Sumber Daya
Manusia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik, Tata Cara Penanganan atas Pelanggaran Kode Etik, Sanksi Moral, Rehabilitasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 47 Tahun 2017 dicabut.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
