PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1968

Menemukan 279 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968
Bank Sentral

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Mencabut :
  1. UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1968
Pembubaran B.P.U. P.P.N. Gula Dan Karung Goni, B.P.U. P.P.N. Karet, B.P.U. P.P.N. Aneka Tanaman Dan B.P.U. P.P.N. Tembakau

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1968
Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Diubah dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1968
Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Istiqal

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1968
Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perkebunan XIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perkebunan XIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 41 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  4. PP No. 7 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  5. PP No. 1 Tahun 1979 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero
  6. PP No. 45 Tahun 1973 tentang Penglihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  7. PP No.8, 9, 64 Th.1971
  8. No.5, 6, 7, 23 Tahun 1972,
  9. PP No.23, 44, 46 Tahun 1973,
  10. PP No.23, 44 Tahun 1974
  11. PP No.15, 28 Tahun 1975,
  12. PP No. 15 Tahun 1975
  13. PP No.7,10,11 Tahun 1981,
Diubah dengan :
  1. PP No. 18 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968
Mencabut :
  1. PP No. 28 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara
  2. PP No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
  3. PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara
  4. PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1968
Sekretaris Umum ASEAN

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1968
Kedudukan Keuangan Ketua D.P.A.

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1968
Status Dan Organisasi Biro Pusat Statistik

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1968
Proyek Vital Pemerintah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan