Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.099 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 61 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 60 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 59 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 58 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 57 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 57 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 20 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XVI Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Download file:
UU Nomor 56 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian XV (Kementrian Urusan Pegawai) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 55 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 19 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIV Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Download file:
UU Nomor 54 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 18 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Download file:
UU Nomor 53 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian XII (Kementrian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 17 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Download file:
UU Nomor 52 Tahun 1954.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan