PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1971

Menemukan 161 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1971
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. Indosat)
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Partai Politik dan Pemilu
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 60 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Kumala Karya"
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 7 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)
  2. PP No. 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Asuransi Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 22 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza Dan Penambahan Penyertaan Modal Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik
Mencabut
  1. PP No. 193 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 131 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Intirub
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 65 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Adhi Karya"
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan