Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.284 peraturan dalam 0,04 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1977

Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Iraq” di Jakarta

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Kep.Pres No. 27 Tahun 1977.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2022

Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak

pengesahan - Protokol - Komitmen Kesepuluh - Persetujuan - Kerangka Kerja - ASEAN - Bidang Jasa

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 27, LN.2022/No.42, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

ABSTRAK:

Pemerintah Republik indonesia dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN telah menandatangani Protocol to lmplement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) pada tanggal 11 November 2018 di Singapura.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2000; UU Nomor 7 Tahun 2014; dan Keppres Nomor 88 Tahun 1995.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Protocol to lmplement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani pada tanggal 11 November 2018 di Singapura.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
Lampiran 2 berkas.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1974

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (Bertindak Atas Nama Sendiri dan Atas Nama Pemerintah Papua New Guinea) Tentang Pengaturan-Pengaturan Administrasi Mengenai Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 6 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Pengaturanpengaturan Perbatasan", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 17 Desember 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Download :
Kep.Pres No. 27 Tahun 1974.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2013

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perbup 27 2013 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2012.pdf

Abstrak

apbd-pertanggungjawaban

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, LD.2013/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu membentuk Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
UU 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; PP No 24 TAhun 2005; PP No 56 Tahun 2005
dalam Perbup ini diatur mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2013.
5 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1983

Pengesahan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerjasama Teknik Dan Ilmiah"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres No 27 TH 1983.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1958

Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia dan Jepang

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PP No. 027 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1957

Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 27 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Persetujuan- Perjanjian- Persahabatan- antara- Republik- Indonesia- dan -Kerajaan- Irak

1957

Undang-undang (UU) NO. 27, LN. 1957/No. 87, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak

ABSTRAK:	bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesiadan Kerajaan Irak disetujui dengan Undang-undang, a.Pasal V Perjanjian tersebut, b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan KerajaanIrak tertanggal 30 April 1956, yang salinannya dilampirkan padaundang-undang ini dengan ini disetujui
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 1957. - - 5

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1976

Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and Government of The Syrian Arab Republic"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Kep.Pres No. 27 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1976

Mengesahkan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and Government of The Czechoslovak Socialist Republic

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Kep.Pres No. 28 Tahun 1976.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 1977.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1958.