1. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 25 tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pendapatan dan Pengaturan Dana Yang Bersumber Dari Dana Kapitasi Asuransi Kesehatan (Askes) Tingkat Lanjutan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Tahun 2011.
2. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pendapatan dan Pengaturan Dana Yang Bersumber Dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Tahun 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 12 Tahun 2015
Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 perlu mengatur tentang Kepariwisataan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Kepariwisataan.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMEN Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010; QANUN Aceh No. 8 Tahun 2013.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Azas,Fungsi dan Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pembangunan Kepariwisataan, Kawasan Strategis, Usaha Pariwisata, Hak,Kewajiban,dan Larangan, Kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pendaftaran Usaha Pariwisata, Badan Promisi Pariwisata Daerah dan Informasi Kepariwisataan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Pelatihan Sumber Daya Manusia,Standarisasi,Sertifikasi dan Tenaga Kerja, Pendanaan dan Penghargaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2015.
31 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih efektif dan terus-menerus
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat(6) UUD 1945, UU No.8 Tahun 1981, UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.24 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.22 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.20 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.27 Tahun 1983, PP No.36 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PermenPU No.29/PRT/M/2006, PermenPU No.25/PRT/M/2007, PermenPU No.26/PRT/M/2007, PermenPU No.24/PRT/M/2008, PermenPU No.25/PRT/M/2008, PermenPU No.26/PRT/M/2008, PermenPU No.20/PRT/M/2009, Permendagri No.32 Tahun 2010, Permendagri No.10 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Obyek da Potensi Bahaya Kebakaran, Pencegahan bahaya Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Bencana Lain, Pengujian, Pengendalian Keselamatan Kebakaran, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2015.
Penjelasan sebanyak 12 (dua belas) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum Menteri Kesehatan Republik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Darurat No. 4 Th 1956, UU No 9 Th 1967, UU No 28 Th 1999, UU No 17 Th 2003, UU No 1 Th 2004, UU No 15 Th 2004, UU No 40 Th 2004, UU No 28 Th 2009, UU No 36 Th 2009, UU No 44 Th 2009, UU No 12 Th 2011, UU 24 Th 2011, UU No 23 Th 2014, UU No 30 Th 2014, PP No 109 Th 2000, PP PP No 23 Th 2005, PP No 58 Th 2005, PP No 79 Th 2005, PP No 8 Th 2006, PP No 3 Th 2007, PP No 41 Th 2007, PP No 60 Th 2008, Perpres No 12 Th 2013, Permendagri No 13 Th 2006, Permendagri No 61 Th 2007, Permendagri No 64 Th 2013, Permenkes No 12 Th 2013, Permenkes No 28 Th 2014 dan Perda Kab Bengkulu Utara No 2 Th 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dapat memungut biaya sebagai imbalan jasa layanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan operasional RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Setiap layanan yang diselenggarakan oleh RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dipungut biaya dengan nama Tarif. Tarif dipungut langsung oleh kasir sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD yang telah ditunjuk oleh Direktur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015.
30 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wewenang Bupati Mamuju Utara Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Untuk Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan
ABSTRAK:
untuk mewujudkan pelayanan dan proses perizinan dan non perizinan yang cepat kepada masyarakat, perlu mendelegasikan kewenangan Bupati dalam pemberian izin kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.25 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.97 Tahun 2014; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.1 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pendelegasian wewenang, prosedur pelayanan perizinan, proses, waktu dan biaya penyelenggaraan perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2015.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Mamuju Utara No.78 Tahun 2011.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
