Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.414 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Mencabut
  1. PP No. 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional
Download file:
PP NO 72 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
Download file:
PP NO 56 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 55 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Download file:
PP NO 52 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Download file:
PP NO 39 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 20 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Download file:
PP NO 2 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 151 Tahun 2000
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu
Download file:
PP No.151 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 Tahun 2000
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
Download file:
PP No.129 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No.109 TH 2000.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan