Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan
perizinan bangunan gedung berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan
Gedung, maka perlu petunjuk teknis pelaksanaan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan Bangunan Gedung; Perizinan Bangunan Gedung; Izin Bangunan (IB); Sertifikasi Laik Fungsi (SLF); Perubahan IMB; Menara Telekomunikasi; Pelayanan Duplikat IMB, IB, dan IMB-IB; Ketentuan Penutuo;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 15 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Perhitungan Pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan Warisan Budaya
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka upaya memberikan apresiasi terhadap
pelestarian Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan
Warisan Budaya, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu
memberikan insentif berupa bantuan sosial pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa agar pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan optimal, maka perlu adanya pedoman perhitungan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan Warisan
Budaya;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 25/PW.007/MKP/2007; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157M/1998; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0777/ M/1987; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008; .Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Home Care Services
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas memerlukan pelayanan kesehatan secara komperehensif dan berkesinambungan dalam bentuk Home Care Services;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 836/MENKES/SK/VI/2006; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/MENKES/SK/IV/2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelayanan; Sasaran; Pelaksana; Operasional Home Care Services; Tarif Pelayanan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: ahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian
pengelolaan makanan dan minuman yang diproduksi oleh
rumah makan/restoran dan sejenisnya, usaha jasa boga/
catering, usaha produksi pangan industri rumah tangga dan
depot air minum agar memenuhi standar pengelolaan
pangan, maka perlu adanya pengaturan mengenai hygiene
sanitasi pengelolaan pangan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MENKES/PER/X/1976; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 330/MENKES/PER/X/1976; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/VI/1985; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/IX/1988 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/ PER/IX/1990; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/ PER/IV/2010; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/MENKES/SK/V/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SKA/VII/2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan; Persyaratan dan Tata Cara Sertifikat Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan; Kewajiban; Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 10 hlm. Lampiran: 34 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 63 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelayanan Puskesmas Pada Hari Minggu
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu dibuka layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada hari minggu;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008;
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 62, BD 2010/23 SERI E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Apotek Dan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
