Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara II

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 144 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 145 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara III

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

Download :
pp no 145 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 146 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IV

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 146 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 146 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Keputusan_Presiden_no_146 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 146 Tahun 2012

Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd.BPR) Garut

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

BUMD

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 146, BD 2012/23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd.BPR) Garut

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, setiap pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan; b. bahwa untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerjanya, PD. BPR Garut telah menetapkan hak jaminan hari tua bagi pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 191 Tahun 2010 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Garut, dalam rangka mempertinggi produktivitas kerja dan menciptakan jaminan bekerja; c. bahwa untuk mengatur pemberian jaminan hari tua bagi pegawai PD. BPR Garut sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Garut.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Bupati Garut Nomor 191 Tahun 2010
Terdiri dari 25 Pasal 8 Bab yaitu Ketentuan Umum, Jaminan Hari Tua, Uang Pesangon, Uang Kehormatan, Dana Hari Tua, Ketentuan Lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2012.
mengatur mengenai Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Garut
12 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 147 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 147 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 148 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VI

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

Download :
pp No.148 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 149 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VII

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 149 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 150 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VIII

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 150 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 151 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IX

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 151 tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 1998.