PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.414 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD
Mengubah
  1. PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Mencabut
  1. PP No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  2. PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD
Diubah dengan
  1. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mengubah
  1. PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2005
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan