Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 468 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 106 Tahun 2015

Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Pergub DIY No. 106 Tahun 2015 ttg Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.pdf

Abstrak

PIDANA – PENGANGKUTAN - MEKANISME

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 106, BD.2015/NO.108

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014.
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : Mekanisme pengangkatan Gugus Tugas, Struktur keanggotaan Gugus Tugas dan Uraian pelaksanaan tugas Gugus Tugas.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2015.
8 HLM; -

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 107 Tahun 2022

Rumah Restorative Justice di Kabupaten CIrebon

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PERBUP 107 2022.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 108 Tahun 1999

Memberikan Amnesti Kepada Sdr . Jose Alexandre Gusmao alias Kay Rala Xanana Gusmao alias Xanana

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keppres_No_108_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 111 Tahun 2004

Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
KEPPRES No.111 TH 2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 114 Tahun 2000

Pemberian Remisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_114_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2023

Pembelian Kembali Surat Utang Negara Di Pasar Sekunder

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
2023pmkeuangan114.pdf

Abstrak

perdagangan

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 114, BN.2023 (865)/23 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Di Pasar Sekunder

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara, Pemerintah dapat melakukan transaksi pembelian kembali surat utang negara di pasar sekunder dengan cara penukaran dengan melunasi seri surat utang negara yang dimiliki oleh investor dan menukarnya dengan seri surat utang negara lainnya sebagai seri penukar; b. bahwa untuk memberikan alternatif bagi Pemerintah dalam penyediaan dan pemilihan seri penukar dalam pelaksanaan pembelian kembali surat utang negara di pasar sekunder dan pengelolaan portofolio surat berharga negara secara menyeluruh dengan menggunakan seri surat berharga syariah negara sebagai seri penukar, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan dan metode pembelian kembali SUN, penentuan harga penetapan dan pengumuman hasil pembelian kembali SUN, setelmen, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
23 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 115 Tahun 2000

Pemberian Remisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_115 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 123 Tahun 1998

Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Beberapa Terpidana Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Tertentu

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_123 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 124 Tahun 1998

Rehabilitasi Terhadap Sdr. Almarhum Hartono Rekso Dharsono

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_124 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 125 Tahun 1998

Amnesti Kepada Terpidana Abdul Qadir Djaelani

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_125 TH 1998.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 1999.