Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 22010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka antisipasi, mobilisasi dan koordinasi sumber daya dalam keadaan darurat bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2015 diperlukan perencanaan kontinjensi penanggulangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2015.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013.
PERGUB ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana banjir.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015.
63 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 14 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perppu Nomor 1
Tahun 2020, PP Nomor 8 Tahun 2008, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, PP Nomor 72 Tahun 2019, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 81 Tahun 2022, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pergub Aceh Nomor 6 Tahun 2022, Pergub Aceh Nomor 22 Tahun 2019, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2021, Perbup Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III RKPD, BAB IV Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2014
PEMBANGUNAN DAERAH - BERBASIS ELEKTRONIK - SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan
pembangunan yang transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipasif dan terukur, perlu
membangun sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang–
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah, diamanatkan agar Perencanaan Pembangunan
Daerah didasarkan pada data dan informasi yang
dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Pemerintah Kabupaten Pati dalam memenuhi
kewajibannya sebagai Badan Publik dapat
memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan
non elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati
Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, informasi, dokumentasi dan transaksi elektronik, pengelolaan dan penggunaan SIPPD, pengendalian dan evaluasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2019
ABSTRAK:
Sehubungan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunaan untuk tahun berjalan maka perlu dilakukan Perubahan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Uu No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 1986; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2018; KEPMENDAGRI No. 131, 12-3233 Tahun 2017; PERDA SUMATERA UTARA No. 5 Tahun 2014; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 4 Tahun 2012; PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR No. 1 Tahun 2013; PERDA KOAT PEMATANGSIANTAR No. 1 Tahun 2017; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 6 Tahun 2017; PERDA PEMATANGSIANTAR No. 2 Tahun 2018; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 02 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 03 Tahun 2017; PERWALI PEMATANGSIANTAR No. 04 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 05 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 06 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 36 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
6 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 14, jdih.menpan.go.id: 3 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya dinyatakan sebagai rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda No.14 Tahun 2006, Perda 4 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2017 dalam 6 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 1 halaman lampiran;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
