Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.823 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 15 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERBUP TAPANULI TENGAH NO. 15 TAHUN 2012_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 15 Tahun 2012

Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Izin Usaha Perikanan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP 15 THN 2012 (14) - rezise.pdf

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan; Perizinan, Pelayanan Publik

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2012/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu mengatur Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Izin Usaha Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05 / MEN / 2009 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor07 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemberian Izin Usaha Perikanan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Cara Pengajuan Izin Usaha Perikanan; Pemeriksaan Berkas Permohonan Izin Dan Proses Pemberian Izin; Tim Teknis; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu No. 15 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhan Batu Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Angkutan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PerBup 15_2012_Perubahan Perbup 44_2011_Izin Usaha Angkutan_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2012

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 15 Tahun 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
Perda 15 Tahun 2012 APBD 2013.pdf

Abstrak

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-JEMBRANA-TAHUN-ANGGARAN-2013

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2012/NO.31

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD ;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 eraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERDA152012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 15 Tahun 2012

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 15 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 15 Tahun 2012

Retribusi Izin Trayek

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 15_2012_Retribusi Izin Trayek_ok.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2012/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 127 ayat (1) huruf d, maka Perda tentang Izin Trayek perlu diatur dan disesuaikan kembali.
UU No.8 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1998; UU No.28 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.41 Tahun 1993; PP No.42 Tahun 1993; PP No.44 Tahun 1993; PP No.131 Tahun 1993; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kab. Toba Samosir No.2 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I : Ketentuan Umum Bab II :Retribusi Izin Trayek Bab III : Ketentuan Sanksi Bab IV : Golongan Retribusi Bab V : Wilayah Pemungutan Bab VI : Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Bab VII : Tata Cara Pemungutan Retribusi Bab VIII : Sanksi Administrasi Bab IX : Tata Cara Penagihan Bab X : Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa Bab XI : Pemanfaatan Bab XII : Keberatan Bab XIII : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIV : Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Bab XV : Peninjauan Tarif Retribusi Bab XVI : Pemeriksaan Bab XVII : Insentif Pemungutan Bab XVIII : Penyidikan Bab XIX : Ketentuan Pidana Bab XX : Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 15 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012.doc

Abstrak

TENTANG-RETRIBUSI-PELAYANAN-PERSAMPAHAN /-KEBERSIHAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2012/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

ABSTRAK:

a.bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kebersihan perlu ditinjau kembali; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2012.