pembentukan desa bualo kecamatan tolinggula kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 71, LD.2010/No.71
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bualo Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bualo kecamatan tolinggula kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
PEMBENTUKAN – UNIT – PELAKSANA – TEKNIS – DAERAH – INSTALASI – PENGELOLAAN – LUMPUR – TINJA – DINAS – PEKERJAAN – UMUM – DAN – TATA – RUANG – KABUPATEN – ASAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dilakukan pemetaan terhadap tugas dan fungsi serta program anggaran terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; bahwa berdasarkan hasil pemetaan, perlu dilakukan pengaIihan tugas dan fungsi serta program anggaran yang ditindaklanjuti dengan melakukan pemindahan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI (Kedudukan, Susunan Organisasi), TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA, KEPEGAWAIAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati Asahan ini, maka Pasal 1 angka 9, angka 11 dan angka 13, Pasal 2 huruf b, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (2) dan Lampiran II Peraturan Bupati Asahan Nomor 27 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, pada Dinas Kesehatan terdapat UPT berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional; bahwa menindaklanjuti Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, jabatan, otonomi keuangan dan barang milik daerah, otonomi kepegawaian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
41 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 71 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TIMU
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 71 Tahun 2017
PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL DAN PEDULI KASIH APARATUR SIPIL NEGARA/PNS KRISTIANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/No. 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Sosial dan Peduli Kasih Aparatur Sipil Negara/PNS Kristiani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan partisiasi yang dilandasi jiwa kegotong-royongan Aparatur Sipil Negara/PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan bantuan sosial umat kristiani, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Sosial dan Peduli Kasih Aparatur Sipil Negara/PNS Kristiani di Lingkungan Peerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
UU No.7 Darurat Tahun 1956, UU No.9 Tahun 1961, UU No.6 Tahun 1974, UU No.23 tahun 2014, Permen No.29 Tahun 1980, Permen No.18 Tahun 2016, Perda Kab Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2016, Perbup Kab. Tapanuli Tengah No.23 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Organisasi, Keanggotaan, Sumber Dana, Mekanisme Pengumpulan, Penyimpanan, dan Penyaluran, Penyaluran Dana Sosial, Peduli Kasih dan Sumbangan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
