RENCANA - STRATEGIS - DINAS - PERTANIAN - KABUPATEN - CIREBON - TAHUN - 2025-2026
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD 2024/Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah, sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2018; Perbup Cirebon No. 146 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cirebon No. 177 Tahun 2023; Perbup Cirebon No. 146 Tahun 2023; Perbup Cirebon No. 11 Tahun 2024.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Renstra, Pelaksanaan Renstra, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan Renstra, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 146 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cirebon No. 177 Tahun 2023.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD. NO. 2024/789, KAB. MALUKU TENGAH, 4 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 346 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 96 Tahun 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 54
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
b. bahwa penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten
Konawe Selatan harus dilaksanakan secara koordinatif dan terintegrasi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 6915);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang
Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72O Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi,
Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja serta Pelaporan
Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN SASARAN
BAB III PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR TIM KERJA
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V HUBUNGAN DAN TATA KERJA
BAB VI PROGRAM KERJA DAN RENCANA AKSI
BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009; dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Lampiran 505 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
