Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 406 Tahun 1961

Pemberian Bintang Bhayangkara Klas I Kepada Ir. H. Djuanda

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 406 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 454 Tahun 1961

Pemberian Tanda Kehormatan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 454 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 590 Tahun 1961

Penetapan K.H. Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto, Setyabudi, Si Singamangaradja, dan Dr. G.S.S.J. Ratulangi Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 590 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 591 Tahun 1961

Pemberian Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti Jana Utama Kepada Korps Brigade Mobil Polisi Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 591 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 592 Tahun 1961

Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 592 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 593 Tahun 1961

Pemberian Anugerah Satyalencana Keamanan Kepada Pegawai Pamong Praja Yang Gugur Karena Dan Dalam Tugas

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 593 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 648 Tahun 1961

Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Mengubah :

Merubah pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.165 Tahun 1960

Download :
Keppres No 648 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 657 Tahun 1961

Penetapan Dr. Sutomo, KH. Achmad Dahlan, KH. Agus Salim Sebagai Pahlawan-Pahlawan Kemerdekaan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 657 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Ketetapan MPR Nomor I

Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
ketetapan-mpr-ri-nomor-i-mpr-2003-1325650924.pdf

Abstrak

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor -

UUD 1945 dan Amandemen

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Undang UNdang dasar- negara republik indonesia-tahun 1945

1945

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen NO. -,

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen tentang UUD 1945 dan Amandemen

ABSTRAK:

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
-
BAB I Bentuk dan Kedaulatan BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara BAB IV Dewan Pertimbangan Agung BAB V Kementerian Negara BAB VI Pemerintah Daerah BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat BAB VIIA Dewan Perwakilan Daerah BAB VIIB Pemilihan Umum BAB VIII Hal Keuangan BAB VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan BAB IX Kekuasaan Kehakiman BAB IXA Wilayah Negara BAB X Warga Negara Dan Penduduk BAB XA Hak Asasi Manusia BAB XI Agama BAB XII Pertahanan Dan Keamanan Negara BAB XIII Pendidikan Dan Kebudayaan BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial BAB XV Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan BAB XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Aturan Peralihan Aturan Tambahan

CATATAN:

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Ketetapan MPR ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2003.