Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 876 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Makasar

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Keppres No. 197 Tahun 1952.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 260 Tahun 1951

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penambahan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Di Indonesia

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Keppres No.260 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1951

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Pengangkatan Hakim-Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Surabaya

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Keppres no.256 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Di Kalimantan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Keppres No.198 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1951

Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surakarta

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Keppres No.197 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pengangkatan Beberapa Perwira Dari Angkatan Udara Perwira Pengadilan Tentara Di Jakarta

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Kepres No.26 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 220 Tahun 1950

Pemberian Pembebasan Hukuman Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Keppres No.220 Tahun 1950.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 168 Tahun 1950

Pengangkatan Hakim Opsir Pada Mahkamah-Mahkamah Tentara Di Djawa Dan Madura

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No.168 Tahun 1950.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1950

Penundaan Menjalankan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Sipil Dan Hakim Militer

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Keppres No.24 Tahun 1950.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Bantuan Hukum

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

SALINAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024.pdf

bantuan-hukum

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2024 (5): 19 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum

ABSTRAK:

a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b. bahwa pemberian bantuan hukum merupakan perwujudan akses kesetaraan terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah memberikan penghargaan dan pengukuhan Pegawai ASN berupa Bantuan Hukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a. mewujudkan hak warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum; dan b. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Penerima Bantuan Hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 1952.