Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.865 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Perum Perikanan Indonesia
Abstrak
BUMN Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut
  1. PP No. 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
Download file:
PP Nomor 9 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perlindungan Lingkungan Maritim
Abstrak
Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
PP 21 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
Abstrak
Perikanan dan Kelautan
Download file:
PP 30 Tahun 2008.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Konservasi Sumber Daya Ikan
Abstrak
Perikanan dan Kelautan
Download file:
PP 60 Tahun 2007.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
Abstrak
Perikanan dan Kelautan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
PP_no_24_th_2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PP NO 21 TH 2005.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
Abstrak
Perikanan dan Kelautan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Diubah dengan
  1. PP No. 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
Mencabut
  1. PP No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
Mengubah sebagian
  1. PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
  2. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Download file:
PP No.62 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Usaha Perikanan
Abstrak
Perikanan dan Kelautan
Download file:
PP No.54 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan
Abstrak
Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia
Download file:
PP No.37 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
Abstrak
Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia
Download file:
PP No.36 TH 2002.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan