Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kependudukan dan Perkawinan Teritorial Indonesia

Abstrak

KETERTIBAN – KETENTERAMAN – PENYELENGGARAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Untuk menciptakan Kabupaten Bantul yang dinamis, aman, nyaman, tertib dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.
Materi Pokok: Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai jenis Ketertiban Umum, pelaksanaan operasional penertiban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap pelanggar ketenteraman dan ketertiban umum. Jenis-jenis Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai, tertib sungai, saluran, dan kolam, tertib lingkungan, tertib usaha tertentu, tertib bangunan gedung, dan tertib sosial serta tertib pemondokan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Jumlah Halaman: 14 HLM; Penjelasan : 4 Halaman

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1983

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1983.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 5 Tahun 2013

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Teritorial Indonesia

Download :
Perda No. 5 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deiyai Nomor 5 Tahun 2022

Komunitas Intelijen Daerah

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup 5 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2020

Petunjuk Induk Nomor BIN-02 tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 05 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 5 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

Kenavigasian

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Mencabut :

PP No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian

Download :
PP 5 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2022

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia

Abstrak

Rencana - Zonasi - Kawasan - Antarwilayah - Teluk Tomini

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 5, LN.2022/No.8, jdih.setneg.go.id : 49 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini

ABSTRAK:

Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 48 PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan PP Nomor 32 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai batas rencana zonasi antarwilayah Teluk Tomini. Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini. Rencana zonasi wilayah perairan memuat: 1) tujuan, kebljakan, dan strategi perencanaan zonasi; 2) rencana Struktur Ruang Laut; 3) rencana Pola Ruang Laut; 4) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional; 5) alur migrasi biota Laut; dan 6) Peraturan Pemanfaatan Ruang.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
Lampiran 6 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1960

Pembentukan Propinsi Adminstratif Sulawesi Utara dan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Perpres No.5 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2015

Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia

Download :
Inpres Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 1983.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2015.