PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 406 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kesehatan Narkotika
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Mencabut
  1. Permenkes No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kesehatan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kesehatan Narkotika
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kesehatan Narkotika
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor
Mencabut
  1. Permenkes No. 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kesehatan Narkotika
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika
Mengubah
  1. Mengubah Daftar Psikotropika Golongan IV dalam Lampiran UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kesehatan Narkotika
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/Per/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kesehatan Narkotika
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika, sepanjang yang menyangkut kebutuhan tahunan psikotropika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kesehatan Narkotika
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Narkotika
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/VII/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Narkotika Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan