Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.244 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
  2. PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 19 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.01/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 Tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perpajakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak
Download file:
PMK Nomor 16 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.03/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak Yang Telah Kadaluwarsa
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 43 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 31/PMK.010/2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
Download file:
PMK Nomor 210 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.010/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PMK No. 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan
    Pasal 1 ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 3 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017
Diubah dengan
  1. PMK No. 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Mengubah
  1. PMK No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Download file:
PMK Nomor 110 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.01/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
Abstrak
Perpajakan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
Download file:
PMK Nomor 122 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.02/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/Pmk.02/2017 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Usaha Panas Bumi
Download file:
PMK Nomor 204 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Dan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Pajak Penghasilan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu
Download file:
PMK Nomor 213 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Download file:
PMK Nomor 35 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.03/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 215 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan