Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.085 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Download :
PMK Nomor 35 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.011/2012

Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Perpajakan

Download :
2012 PMK 252.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.03/2012

Tata Cara Verifikasi

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 238/PMK.03/2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Dan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Perpajakan Dalam Rangka Simplifikasi Regulasi

Download :
PMK Nomor 146 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Download :
209_PMK.03_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.03/2018

Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri

Perpajakan

Download :
PMK Nomor 192 Tahun 2018.Pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.03/2015

Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Dan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan

Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan

Download :
200~PMK.03~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2013

Tata Cara Pembetulan

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Download :
PMK Nomor 11 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2021

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

Mencabut :

PMK No. 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Download :
103_PMK.010_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.03/2022

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Perpajakan

Download :
58_PMK.03_2022.pdf

Abstrak

PEMUNGUT PAJAK – TATACARA PEMUNGUTAN – PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK – PENGADAAN BARANG/JASA

2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 58/PMK.03/2022, BN.2022/NO. 358; https:jdih.kemenkeu.go.id :22 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan transparansi serta efisiensi belanja, pemerintah menyelenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sebagai penyedia barang dan/atau jasa pemerintah serta pihak lain sebagai penyelenggara sistem informasi pengadaan pemerintah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 63), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pihak Lain ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Rekanan. Penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Rekanan meliputi penyerahan barang dan/atau jasa kepada Instansi Pemerintah dan pihak selain Instansi Pemerintah dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pajak meliputi Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Rekanan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Rekanan untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang; penyerahan jasa; dan/atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan terutang Pajak Penghasilan Pasal 22. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2022.
25 HLM, Lampiran halaman 23-25

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.011/2012

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Download :
2012 PMK 162.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.