Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2001

Menemukan 906 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2001

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN

Download :
PP NO 14 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2001

Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
14.tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2001

Retribusi Pelayanan Catatan Sipil

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru

Download :
PERDA BJB NO. 14 TAHUN 2001 edit searchable.pdf

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2001/NO.59

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil

ABSTRAK:

bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan Akta Catatan Sipil sebagai bukti otentik terhadap kepastian hukum seseorang, maka Pelayanan Catatan Sipil perlu ditingkatkan; bahwa untuk meningkatkan pelayanan Catatan Sipil kepada masyarakat perlu ditunjang dengan saran dan prasarana serta meningkatkan Kemampuan aparat pelayanan; bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan , sangat diperlukan ketentuan-ketentuan dasar hukum penarikan Retribusi Pelayanan Catatan Sipil oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Staatblad tahun 1849 Nomor 25; Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staadblad tahun 1919 Nomor 81; Staadblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staadblad tahun 1927 Nomor 564 ; Staatblad tahun 1933 75 jo Staadblad tahun 1936 Nomor 607; Undang-undang Nomor 6 tahun 1955; Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 4 Tatum 1961; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Uhdang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983; Keputusan Presiden Nomor 44 Tabun 1999; Keputusan Molten Dalam Negeri Nomor 131 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tabun 1992; Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 5 April 1988Nomor 474.1-311; . Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 200.
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Nama,Obyek,Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan, Struktur Dan BEsarnya Tarif; Tata Cara Pemungutan retribusi; Saat Terutang Retribusi; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Pelaksanaan Dan Pengawasan Tata Cara Dan Persyaratan; Penyidikan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2001.
16

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2001

Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Mencabut :

UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten

Download :
UU Nomor 14 tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2001

Retribusi Izin Industri dan Perdagangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kolaka No.14 Tahun 2001.pdf

Abstrak

INDUSTRI DAN PERDAANGAN

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2001/No. 24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Industri dan Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah. berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 maka perlu diadakan penyesuaian.Retribusi Izin Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 1997; PP No.20 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 3 Tahun 1997; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Kepmenperindag No. 130/MPP/KEP/10/1997, Kepmenperindag No. 359/MPP/Kep/10/1997; Kepmenperindag No. 360/MPP/Kep/10/1997; Kepmenperindag No. 361/MPP/Kep/10/1997; Kepmenperindag No. 105/MPP/Kep/2/1998; Kepmenperindag No. 590/MPP/Kep/10/1999; Kepmenperindag No. 591MPP/Kep/10/1999; Kepmenperindag No. 550/MPP/Kep/10/1999; Kepmendagri Nomor 174 Tahun 1997; Kepmendagri Nomor 175 Tahun 1997; Perda Kab. Kolaka No. 4 Tahun 2000; Perda Kab. Kolaka No. 5 Tahun 2000
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi izin industri dan perdagangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek; perizinan; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; tata cara pemungutan; wilayah pemungutan; sanksi administrasi; tata cara penagihan; kadaluwarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; pengawasan; ketentuan penyidikan serta ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2001.
22

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2001

Perubahan atas eraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
Perda_Kab_Bangka_2001_14.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 14 Tahun 2001

Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda toba samosir no.14 thn 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2001

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN KOTA BATAM

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download :
Perda_Btm_2001_No_14.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2001

Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Pendidikan

Download :
Keputusan_Presiden_no_14 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001 – 2005

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA Kab. Bandung No.14 Tahun 2001.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2001

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2001.

ABSTRAK:	Dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, perlu penataan dan pembinaan pergudangan UU No.11 Tahun.1965; UU No.3 Tahun.1982; UU No.22 Tahun.1999; UU No. 53 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; KEPPRES No. 44 Tahun 1999 Penataan dan pembinaan pergudangan, pendaftaran gudang, biaya pendaftaran, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2001. 10 hlm

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2001.