Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan Dan Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium (UPPL), tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 132} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 82 Tahun 2018
STANDAR BIAYA - HARGA - BARANG/JASA - PEMERINTAH KABUPATEN TEBO - PERUBAHAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2018/NO.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
Untuk efisien, keseragaman serta menghindari terjadinya pemborosan serta untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019, perlu menetapkan Standar Biaya dan Harga Barang /Jasa Tahun Anggaran 2019;
Dengan adanya perubahan struktur Pokja ULP yang berdampak pada pemberian honorarium, honorarium paskibraka, penambahan rincian belanja dan perubahan nilai harga yang berdampak pada pemberian honorarium dan biaya belanja maka perlu merubah Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
UU No.54 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; Pepres No.16 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Tebo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Merubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran III halaman 3 sampai halaman 6, Lampiran IV halaman 7, Lampiran XXVII halaman 100 sehingga Lampiran Berbunyi sebagaimana tertera pada lampiran peraturan ini
9 hlmn; 6 lmpiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 82 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Unit Pengelola Obyek WIsata (UPOW), tugas dan fungsi UPOW, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 141 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Sanggau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.112 Tahun 2018, Perda No.8 Tahun 2016, Perbup No.36 Tahun 2016
Perubahan Pasal 9, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 53 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
6 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Keija Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 86 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Balai Latihan Kerja (BLK), tugas dan fungsi BLK, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan Balai Latihan Keija pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 135) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 80 Tahun 2018
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Cilacap No. 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Dalam rangka mempercepat dan mempermudah koordinasi layanan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Cilacap, maka dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan di Wilayah Kabupaten Cilacap, yang dikoordinir oleh seorang Koordinator.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 80 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan Dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasiflkasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 T ahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasiflkasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan
Irigasi pada Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 32/PRT/M/ Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum Nomor 3/PRT/M/ 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 60 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi (UPJI), tugas dan fungsi UPJI, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 79 Tahun 2018
KEDUDUKAN - TUGAS - FUNGSI - SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - SEKRETARIAT DAERAH - PERUBAHAN KEDUA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2018.No.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka pengaturan mengenai Nomenklatur Jabatan, Tugas dan Fungsi pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam Perbup Batang Hari No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perbup Batang Hari No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup No. 66 Tahun 2016, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Permen dimaksud.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Per LKPP No. 14 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2016; Perbup No. 66 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Perbup No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisai dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf h; Pasal 12 huruf d; Bab XII; Bab XII Bagian Kesatu; Pasal 66; Pasal 67; Pasal 68; Bab XII Bagian Kedua; Pasal 69; Bab XII Bagian Kedua Paragraf 1; Pasal 70; Bab XII Bagian Kedua Paragraf 2; Pasal 71; Bab XII Bagian Kedua Paragraf 3; Pasal 72.
10 hlm.; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Kebersihan Dan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 / Menlhk / Sekjen / Kum. 1/8/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Unit Kebersihan dan Persampahan (UKP), tugas dan fungsi UKP, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 134 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
