Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 333 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui berbagai
tahapan, salah satunya yaitu tahapan Penyusunan Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh;
bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Wonogiri;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembiayaan, Pengendalian Dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 84 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial berupa Uang untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan
masyarakat yang layak huni, perlu kepedulian dan peran
serta Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan
melalui Pelaksanan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Tegal; bahwa agar pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
bahwa guna memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa
Uang Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber danBentuk, Kriteria dan Penetapan, Pelaksana, Tata Cara Pencairan, Tata Cara Pembayaran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 76 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 72 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BEERITA DAERAH KABUPETEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 72
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN RELOKASI KAWASAN PERMUKIMAN DESA KAWASI KE KAWASAN PERMUKIMAN BARU
ABSTRAK:
a. bahwa penataan daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesehjateraan masyarakat,meningkatkan kualitas pelayanan publik,dan tata kelola pemerintah; b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat khususnya di kabupaten Halmahera Selatan maka perlu dilakukan penetaan permukiman melalui pembangunan kawasan permukiman baru; c. untuk menwujudkan penataan kawasan permukiman diwilayah tersebut khususnya Desa Kawasi yang berada dikawasan proyek Strategis Nasional, maka perlu dilakukan relokasi permukiman desa kawasi saat ini ke kawasan permukiman baru sebagai tindak lanjut amanat pasal 4 ayat 6 huruf c peraturan daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang penataan permukiman dikawasan proyek Strategis Nasional; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a hingga huruf c di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Kabupate Halmahera Selatan tentang Pelaksanaan Relokasi Kawasan Permukiman Baru
Undang-Undang Repubhlik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan pemerintah Nomr 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Koordinator BidangPerekonomian Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2023.
PELAKSANAAN RELOKASI KAWASAN PERMUKIMAN DESA KAWASI KE KAWASAN PERMUKIMAN BARU
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pembangunan rumah susun sewa di
Kabupaten Kulon Progo dilakukan untuk
menjamin pemenuhan rumah tinggal yang
bermartabat, nyaman dan sehat bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sehingga terwujud
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa agar program kegiatan pembangunan
rumah susun sewa dapat berhasil guna dan
berdaya guna serta mencapai sasaran dan tujuan
yang ditetapkan perlu melakukan pengelolaan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 1 Tahun 2022.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pemanfaatan Fisik Bangunan Rumah Susun Sewa,Kepenghunian, Administrasi Keuangan Dan Pemasaran, Kelembagaan, Pengembangan Bangunan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Jumlah Halaman: 30 HLM, Lampiran: 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2020
Ketentuan Umum,Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.
-
-
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 14945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Ini berisi 5 (lima) bab dan 61 (enam puluh satu) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh; Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh; Kerjasama, Peran Masyarakat Dan Kearifan Lokal; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak Perumahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan akan rumah sebagai
kebutuhan dasar untuk bertempat tinggal berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Pancasila; bahwa untuk memberikan pelayanan pengesahan
rencana tapak pembangunan perumahan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum dalam tata cara pengesahan rencana tapak perumahan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengesahan Rencana Tapak Perumahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun
2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Perumahan, Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak, Penyerahan Sertifikat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2017 dicabut.
42 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
