Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.414 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1950

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

Mencabut

UU No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
UU No. 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1960.pdf

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1950

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1950.pdf

Pemerintahan Daerah - Kabupaten - Propinsi - Djawa Barat - OTONOMI DAERAH

1950

Undang-undang (UU) NO. 14, LL BPHN : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

ABSTRAK:

bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah kabupaten, jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 5 ajat (1) pasal 20 ajat (1) pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang No. 11 tahun 1950
Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut:BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Tanggerang (Djakarta), 2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang, 4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka,ditetapkan mendjadi Kabupaten:1. Tanggerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU ini mencabut Staatsblad 1925 No. 379 s/d No. 396 tentang pembentukan daerah-daerah otonoom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
9

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1950

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1950.pdf

Pembentukan-daerah-kabupaten-lingkungan-propinsi-jawa tengah

1950

Undang-undang (UU) NO. 13, bphn.go.id : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah-daerah Kabupaten, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkunganPropinsi Djawa Tengah termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar , Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dan dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1950.
Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dengan peraturan sebagai berikut: BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten : 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7.Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganjar, dan 28. Wonogiri, ditetapkan menjadi kabupaten : 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7.Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganjar, dan 28. Wonogir. Pasal 2. (1)Pemerintahan daerah kabupaten tersebut No. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dalam pasal 1 diatas berkedudukan dikota kabupaten yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah tersebut No. 1, 5, 7, 14 dan 18 dalam pasal 1 diatas berkedudukan berturut-turut dalam kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Puwokerto dan Magelang.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Staatsblad tazhun 1929 No. 228, 230 sampai dengan 242, 244, 245, 247 sampai dengan 251 dan 253 tentang pembentukan daerah-daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PP No. 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pembentukan Propinsi Djawa Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pembentukan Propinsi Djawa Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1949

Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatera

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1949.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1948

Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1948.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1948

Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1948.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1950.