Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.340 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
2015. PERKA 2 PELIMPAHAN ...K TANJUNG LESUNG.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
2015. PERKA 1 PELIMPAHAN ...K TANJUNG LESUNG.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Download file:
Perka_2_2014.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Download file:
Perka_1_2014.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenangan Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 2 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang
Download file:
Perka_11_2013.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenangan Pemberian Izn Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 1 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Dan Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang
Download file:
Perka_10_2013.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Download file:
Perka_9_2013.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawaasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pealbuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 5 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Download file:
Perka_8_2013.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka BKPM No. 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenangan Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang
Download file:
Perka_2_2012.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Dan Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka BKPM No. 10 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenangan Pemberian Izn Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang
Download file:
Perka_1_2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan